Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mendesak pemerintah khususnya TNI dan BIN, untuk memfokuskan perhatiannya terhadap persoalan mendasar di Papua. “Kita juga mengharapkan Papua dapat menjadi fokus pemantauan dari Komisi, maupun mitra kerjanya TNI dan BIN,”ujar TB Hasanuddin, saat Raker Gabungan Komisi I dan Komisi III di Gedung DPR, Rabu, (3/10).

Menurut Hasanuddin, berdasarkan masukan dari tokoh masayarakat Papua, pendukung OPM, maupun Pemerintah Daerah, terdapat enam poin yang harus dicermati oleh Pemerintah.

“Kita melihat hari-perhari kesan semangat merdeka Rakyat Papua semakin membesar, kedua, terlihat kepercayaan masyarakat Papua, terhadap legislatif, eksekutif dan yudikatif, juga semakin menurun dibandingkan masa lalu,”katanya.

Berikutnya, lanjut Hasanuddin, gerakan pembentukan opini oleh beberapa orang tertentu yang pro kemerdekaan Papua di luar negeri semakin bertambah. “Bahkan terlihat sudah mendapat respon positif dari berbagai pihak dan hal itu harus mendapatkan penanganan dari kita semua,”terangnya.

Dia menambahkan, operasionalisasi Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) masih mengalami hambatan diantaranya yaitu hambatan psikologis, mengkoordinasikan sturuktural yang ada di pemerintahan, atau hambatan kultur. Bahkan tidak menutup mata bahwa ada sebagian kelompok dan sebagian wilayah menentang UP4B.

Menurut Hasanuddin, TNI juga menghadapi dilema terkait posisinya di Papua. Karena didalam UU, terdapat pasal TNI dapat melakukan operasi militer selain perang yaitu memberantas separatis, namun ketika akan menjalankan UU itu, maka terjadi banyak hal yang secara politik tidak memberikan legistimasi yang kuat terhadap mereka.

“Jadi untuk apa juga ada TNI di sana yang tugasnya antara lain operasi militer selain perang adalah memberantas sparatis atau pemberontakan bersenjata,”paparnya. (as) foto : iwan/parle/hr.